Pemangku Kepentingan Dalam Komitmen Iklim Indonesia (NDC)
Dalam rangka implementasi NDC diperlukan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, swasta, kelompok masyarakat, asosiasi profesi, masyarakat sipil, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam dokumen Strategi Implementasi NDC yang dikeluarkan KLHK (2017) tentang aktor dan pemangku kepentingan yang berperan dan berkontribusi dalam mengimplementasikan sembilan program pokok dalam NDC.
Dalam sembilan program untuk implementasi NDC, berikut ini adalah aktor dan pemangku kepentingan yang berperan dan harus memberikan komitmennya, yaitu:
- Pengembangan Ownership dan Komitmen, yang mencakup kegiatan sosialisasi dan komunikasi antar pihak.
- Kementerian/Lembaga
- Pemerintah daerah
- Swasta
- Masyarakat Sipil
- Lembaga Keuangan
- Parlemen
- Akademisi
- Media
- Pengembangan Kapasitas, termasuk penguatan kelembagaan dan SDM serta penyusunan peta jalan peningkatan kapasitas
- Kementerian/Lembaga terkait
- Parlemen
- Pemerintah Daerah
- Perguruan tinggi/pakar
- Swasta
- Asosiasi profesi
- LSM
- Kelompok Masyarakat
- Enabling Environment, mencakup peraturan dan kebijakan perubahan iklim yang terkait dengan sektor/bidang masing-masing.
- Kementerian/Lembaga
- Penyusunan Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi, meliputi koordinasi dan sinergi antar sektor dan wilayah serta aktor/pelaku
- Kementerian/Lembaga terkait
- Parlemen
- Pemerintah Daerah
- Perguruan tinggi/pakar
- Swasta
- Asosiasi profesi
- LSM
- Kelompok Masyarakat
- Kebijakan Satu Data GRK, yaitu penguatan sistem inventarisasi data GRK melalui SIGN-SMART dan inventarisasi data aksi mitigasi dan adaptasi melalui SRN
- KLHK
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Perindustrian
- BRG
- Lapan
- BMKG
- BPS
- BNPB
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian PUPERA
- Penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program, yang bertujuan untuk penyelarasan NDC dengan kebijakan pembangunan nasional
- Kementerian/Lembaga terkait
- Parlemen
- Pemerintah Daerah
- Perguruan tinggi/pakar
- Swasta
- Asosiasi profesi
- LSM
- Kelompok Masyarakat
- Penyusunan Pedoman Implementasi NDC, termasuk pusat dan daerah.
- KLHK
- ESDM
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Keuangan
- BAPPENAS
- Implementasi NDC yang meliputi pelaksanaan aksi-aksi pengurangan emisi pada 5 sektor kunci NDC
- KLHK
- ESDM
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Keuangan
- BAPPENAS
- Pemerintah Daerah
- Swasta
- Masyarakat
- Pemantauan dan Review NDC
- KLHK
- ESDM
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Keuangan
- BAPPENAS