Rangkaian pertemuan G20 di bawah presidensi Indonesia resmi dimulai Selasa (07/12/2021) yang ditandai dengan Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G20 (Sherpa Track) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7–8 Desember 2021 dan kemudian dilanjutkan dengan Pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (Finance Track) di Bali pada tanggal 9-10 Desember 2021.
Sherpa Track adalah jalur G20 yang membahas isu-isu ekonomi non-keuangan, yaitu seluruh isu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.
Pertemuan Sherpa track ini berlangsung secara hybrid dan dihadiri oleh 38 delegasi yang terdiri dari 19 anggota G20, 9 negara undangan, serta 10 organisasi internasional. Sebanyak 23 delegasi hadir secara langsung dan yang lainnya hadir secara virtual.
Dalam Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G20, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi menekankan bahwa G20 harus menjadi katalis bagi pemulihan global yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Dilema Kendaraan Listrik. Bersih Tapi Merusak?
“Ekspektasi dunia terhadap G20 sangat besar agar dapat memimpin pemulihan global, menghasilkan solusi yang konkret. Dengan demikian, G20 tidak memiliki alternatif kecuali mengambil tanggung jawab agar dapat menghasilkan deliverables yang konkret untuk menjawab tantangan global dari pandemi, lingkungan, sampai ke isu pencapaian SDG’s,” ujar Retno sebagaimana dikutip dari Niaga.Asia.
Masalah lingkungan Indonesia
Sejak awal keketuaan Indonesia, lanjut Menlu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selalu menekankan agar pertemuan G20 memberikan manfaat bagi semua, baik bagi negara besar maupun negara kecil.
Namun, Indonesia juga tidak lepas dari persoalan yang seharusnya juga menjadi perhatian dalam pertemuan yang diselenggarakan di Jakarta dan Bali tersebut. Dalam konteks ini, tentu persoalannya terletak pada masalah keberanian Pemerintah berbicara masalah lingkungan yang tengah dialami.
Lantas apa saja masalah lingkungan yang mesti mendapat perhatian di Indonesia? Berikut ulasannya.
- Polusi udara, air, dan tanah
Polusi menjadi salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi saat ini. Contohnya polusi udara akibat asap kendaraan bermotor, polusi udara akibat kabut asap, polusi air karena pembuangan limbah, dan polusi tanah karena kandungan limbah yang merusak unsur hara dalam tanah.
Bahkan, terkait dengan polusi udara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahkan sampai menjatuhkan vonis melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan beberapa pejabat pemerintahan, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas polusi udara yang terjadi di wilayah Ibu Kota.
Putusan ini memenangkan gugatan yang diajukan koalisi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta dua tahun lalu. Pengadilan menggambarkan Presiden untuk menetapkan standar kualitas udara ambien nasional dalam rangka melindungi kesehatan manusia. Sedangkan Menteri Kesehatan serta Gubernur DKI Jakarta diwajibkan menyusun strategi pengendalian polusi udara. Kewajiban ini muncul karena selama ini negara telah gagal dalam mengatasi polusi udara kronis di Ibu Kota. Namun, alih-alih menjalankan putusan ini, Pemerintah justru tidak menerima putusan a quo dan mengajukan banding.
- Hutan gundul
Hutan banyak yang gundul karena sering ditebangi untuk pembukaan lahan atau pemanfaatan kayu yang berlebihan. Akibatnya pohon terus ditebangi dan akhirnya hutan gundul. Bahkan, hampir setiap tahun Indonesia mengalami masalah akut Kebakaran Hutan dan lahan yang hingga kini penyelesaiannya seolah hanya menemui jalan buntu.
Gundulnya hutan berpotensi menyebabkan maraknya terjadi longsor dan banjir. Longsor berpotensi terjadi di banyak daerah terutama di daerah dataran tinggi dengan keadaan tanah yang tidak merata. Sementara banjir seolah sudah menjadi agenda rutin yang tak kunjung terselesaikan.
- Punahnya flora dan fauna
Aktivitas manusia yang tidak peduli lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia bisa menyebabkan kepunahan flora dan fauna. Selain itu juga ada faktor perburuan satwa secara ilegal, penebangan hutan sehingga banyak hewan yang kehilangan tempat tinggal, dan masih banyak lagi.
BACA JUGA: Komitmen Partai Politik Hadapi Perubahan Iklim
- Pencemaran Sungai
Keberadaan sungai sangat esensial karena menyediakan kebutuhan ketersediaan air untuk kegiatan manusia maupun habitat hewan-hewan. Dari sungai inilah manusia kerap pula mencari bahan pangan seperti ikan, kerang, dan sebagainya. Namun sungai juga masuk dalam permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi. Industri yang tidak taat amdal kerap mencemari lingkungan dan membuat ikan mati pun juga air sungai menjadi beracun dan tak layak untuk habitat ikan. Ini mengancam keanekaragaman hayati di sungai tersebut juga fungsi sungai untuk masyarakat.
- Abrasi
Kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai.
Tentu saja jika dibiarkan terus menerus, maka kelestarian laut dan pantai di Indonesia makin berkurang. Selain itu, aktifitas-aktifitas tersebut juga menyebabkan laju perubahan iklim makin pesat dan tentunya makin mengancam negara kepulauan seperti Indonesia.